Jumat, 11 April 2014

Info Dapodikdas 2014

Nama Siswa dan PTK Tak Bisa Diubah Lagi

2
Jakarta (Dikdas): Nama dan tanggal lahir siswa dan pendidik dan tenaga kependidikan pada database Data Pokok Pendidikan (Dapodik) akhirnya dikunci. Operator sekolah tak lagi bisa mengubah atau mengganti nama dua entitas pendidikan tersebut.
Penguncian itu dilakukan lantaran banyak operator sekolah yang mengubah nama siswa dan guru mutasi. Mereka tidak melakukan prosedur yang ditetapkan, yaitu misalnya ada guru yang dimutasi, operator tinggal menempatkannya pada isian PTK Keluar. Operator malah melakukan kesalahan yakni mengganti identitas guru yang mutasi dengan identitas guru yang baru masuk.
“Mungkin karena ketidakpahaman mereka,” ucap Yusuf Rokhmat, M.T., staf Sub Bagian Data dan Informasi Bagian Perencanaan dan Penganggaran, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kamis, 3 April 2014.
Pada sistem database, mesin membaca sebuah data bukan berdasarkan teks, melainkan kode primary key yang dinamakan Global Unique Identifier (GUID). Cara kerjanya berbeda dengan manusia yang mengidentifikasi pemilik data melalui nama. Sehingga, ketika operator mengubah sebuah identitas, mesin tak ‘mengakuinya’ dan tetap mengidentifikasi pemilik identitas baru sebagai identitas lama. Pengubahan identitas tersebut mengakibatkan inkonsistensi data terekam di sistem database.
“Selama mesin membolehkan manusia melakukan pengubahan, mereka melakukannya. Apalagi aplikasi itu digunakan secara massal,” jelas Yusuf.

Source : dikdas.kemdikbud.go.id

Bansos untuk Dewan Pendidikan/Komite Sekolah



Ditjen Dikdas Salurkan Bansos untuk Dewan Pendidikan/Komite Sekolah 


                                                           Bambang Suprianto, S.E

Jakarta (Dikdas): Pada tahun 2014 ini Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Pemberian Bansos dimaksudkan sebagai stimulan bagi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih optimal di daerah masing-masing.
“Selain itu untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang dibina,” ujar Bambang Suprianto, S.E., panitia seleksi bansos, Kamis, 3 April 2014.
Proposal yang masuk ke laci panitia mencapai ribuan. Sebanyak 235 proposal dikirim oleh Dewan Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan 1.423 proposal dikirim oleh Komite Sekolah jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama se-Indonesia. Dari jumlah tersebut telah dipilih 100 proposal Dewan Pendidikan dan 300 proposal Komite Sekolah yang akan mendapatkan bansos. Tiap Dewan Pendidikan akan menerima bantuan senilai Rp 35 juta dan Komite Sekolah Rp 17,5 juta.
Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi Dewan Pendidikan/Komite Sekolah yang ingin mendapatkan bantuan. Pertama, tidak menerima bantuan serupa pada 2013. Kedua, memenuhi persyaratan administrasi seperti punya SK kepengurusan yang masih berlaku, program kerja tahunan, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, dan Rancangan Anggaran Belanja (RAB).
RAB Dewan Pendididikan meliputi tiga kegiatan dari lima kegiatan yang ditawarkan, yaitu pemberdayaan Komite Sekolah, pendataan opini masyarakat tentang pendidikan yang bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk rekomendasi kepada Pemerintah Daerah, penggalangan dana Corporate Social Responsibility (CSR), pemilihan pengurus baru Dewan Pendidikan (untuk pengurus Dewan Pendidikan yang sudah habis masa baktinya), dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dewan Pendidikan kepada masyarakat.
Sedangkan RAB Komite Sekolah meliputi tiga kegiatan dari lima kegiatan yang ditawarkan, yaitu sosialisasi Komite Sekolah, pembinaan budaya sekolah, penggalangan dana CSR, pemilihan pengurus baru Komite Sekolah, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Komite Sekolah kepada masyarakat.
Semua persyaratan tersebut digunakan sebagai butir-butir kriteria dalam seleksi proposal yang masuk untuk menentukan lulus tidaknya Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagai penerima bansos. Dengan menggunakan format seleksi, nilai yang diperoleh mulai rentang 0 sampai dengan 10. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang lulus seleksi memperoleh nilai antara 9 dan 10 yang menunjukkan semua kriteria telah dipenuhi.
Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang lulus seleksi ditetapkan dalam SK Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar sebagai penerima bansos. Pengurus Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah penerima bansos diundang untuk mengikuti workshop pada pertengahan Juni mendatang. Workshop ini diharapkan dapat menjadi media sosialisasi beberapa kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya kebijakan tentang pelaksanaan Kurikulum 2013 serta informasi teknis tentang penggunaan bansos dan penyusunan laporan penggunaan bansos.
Bambang berharap melalui bansos Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dapat meningkatkan tugas dan fungsinya untuk membantu upaya peningkatan pelayanan pendidikan di daerah. Lebih dari itu, diharapkan dapat meningkatkan kemandirian dan profesionalitas Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dengan demikian, Pemerintah dan Pemerintah Daerah seharusnya memberi perhatian terhadap kedua lembaga tersebut karena eksistensi dan fungsinya telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Source : dikdas.kemdikbud.go.id

Jumat, 21 Maret 2014

Juni 2014 Batas Akhir Guru Verifikasi Data Dapodik untuk Dapatkan SK Tunjangan Profesi

Jakarta, Kemdikbud --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tengah menyiapkan pembayaran tunjangan guru berdasarkan Surat Keputusan (SK) Penerima Tunjangan Profesi. SK tersebut dikeluarkan berdasarkan data dari data pokok pendidikan (dapodik), baik bagi guru yang berstatus PNS Daerah (PNSD) maupun non-PNS. Kemdikbud memberikan waktu tiga bulan kepada para guru untuk melakukan verifikasi data mereka di dapodik, terhitung sejak Maret hingga Juni 2014.
Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Ditjen Dikdas Kemdikbud, Sumarna Surapranata mengatakan ada beberapa alasan yang mengharuskan guru melakukan verifikasi data di dapodik agar bisa mendapatkan SK Penerima Tunjangan Profesi. “Di antaranya belum terdaftar di rombongan belajar, memenuhi syarat 24 jam tetapi rombongan belajar tidak wajar, atau mengajar tidak linier dengan sertifikat,” jelasnya saat jumpa pers di kantor Kemdikbud, Jakarta, (20/3/2014).
Pranata juga menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan tidak bisa diterbitkannya SK Penerima Tunjangan Profesi. Faktor tersebut antara lain telah pensiun atau meninggal dunia, beralih menjadi pejabat struktural/jabatan non-guru, dan tidak terdaftar di rombongan belajar. Selain itu, guru tidak tetap (GTT) juga tidak bisa mendapatkan SK tersebut.
Dalam paparannya, Pranata juga menjelaskan perkembangan status penerbitan SK Penerima Tunjangan Profesi. Untuk guru berstatus PNSD, di tingkat PAUD terdapat 35.849 guru yang memiliki sertifikat. Dari jumlah tersebut, 33.910 guru layak mendapatkan SK, 1.040 guru perlu melakukan verifikasi data, dan sisanya tak layak mendapatkan SK. Untuk tingkat pendidikan dasar terdapat 1.014.882 guru bersertifikat. Dari jumlah tersebut, 784.482 guru layak mendapatkan SK, 154.059 guru perlu melakukan verifikasi data, dan sisanya tidak layak mendapatkan SK. Sedangkan di tingkat pendidikan menengah terdapat 185.809 guru bersertifikat. Dari jumlah tersebut, 186.089 guru layak mendapatkan SK, 7.650 guru perlu melakukan verifikasi data, dan sisanya tak layak mendapatkan SK.
Sementara untuk guru non-PNS, di tingkat PAUD terdapat 47.264 guru bersertifikat, dimana sebanyak 33.996 guru layak mendapatkan SK, 13.268 guru perlu melakukan verifikasi, dan sisanya tidak layak mendapatkan SK. Di tingkat pendidikan dasar terdapat 97.368 guru bersertifikat, dimana 81.520 guru layak mendapatkan sertifikat, 9.532 guru perlu melakukan verifikasi, dan sisanya tidak layak mendapatkan verifikasi. Sedangkan di tingkat pendidikan menengah terdapat 61.861 guru bersertifikat, dimana 46.567 guru layak mendapatkan sertifikat, 14.041 guru perlu melakukan verifikasi, dan sisanya tidak layak mendapatkan sertifikat.
Bulan Juni 2014 dipilih sebagai batas akhir para guru melakukan verifikasi data karena bulan Juni merupakan batas pergantian tahun ajaran baru, sehingga dapodik harus diperbarui. SK Penerima Tunjangan Profesi yang terbit di semester II tahun ajaran 2013/2014 berlaku selama 6 bulan, untuk mendapatkan tunjangan profesi triwulan I dan II, yaitu Januari hingga Juni 2014. Kemudian untuk SK yang terbit di semester I tahun ajaran 2014/2015 juga berlaku selama 6 bulan untuk membayar tunjangan profesi triwulan III dan IV, yaitu Juli hingga Desember 2015 dengan data yang diperbarui kembali.
 
Source : http://www.kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/2321